ImagePengertian Akuntan Publik dan IFRS
Akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik (lihat di bawah) di Indonesia. Ketentuan mengenai akuntan publik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Setiap akuntan publik wajib menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), asosiasi profesi yang diakui oleh Pemerintah.
IFRS merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board (IASB). Standar Akuntansi Internasional (International Accounting Standards/IAS) disusun oleh empat organisasi utama dunia yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), Komisi Masyarakat Eropa (EC), Organisasi Internasional Pasar Modal (IOSOC), dan Federasi Akuntansi Internasioanal (IFAC).
Saat ini banyak negara-negara di Eropa, Asia, Afrika, Oseania dan Amerika yang menerapkan IFRS. Standar akuntansi internasional (International Accounting Standards/IAS) di susun oleh 4 organisasi utama dunia ,yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB),Komisi Masyarakat Eropa (EC), Organisasi Internasional Pasar Modal (IOSOC) dan Federasi Akuntansi Internasional (IFAC). Indonesia yang tadinya berkiblat pada standar akuntansi keluaran FASB (Amerika), mau tidak mau harus beralih dan ikut serta menerapkan IFRS karena tuntutan bisnis global. Mengadopsi IFRS berarti menggunakan bahasa pelaporan keuangan global, yang akan membuat perusahaan bisa dimengerti oleh pasar dunia (global market). Firma akuntansi big four mengatakan bahwa banyak klien mereka yang telah mengadopsi IFRS mengalami kemajuan yang signifikan saat memasuki pasar modal global. Dengan kesiapan adopsi IFRS sebagai standar akuntansi global yang tunggal, perusahaan Indonesia akan siap dan mampu untuk bertransaksi, termasuk merger dan akuisisi lintas Negara.
 
Tantangan Akuntan Publik dalam Menghadapi Era IFRS
Menghadapi MEA ( Masyarakat Ekonomi Asean ) dan Pasar bebas AFTA pada tahun 2015 mendatang, para akuntan publik di indonesia secara tidak langsung harus mengikuti standar laporan keuangan IFRS. Apalagi Undang-Undang No.5 Tentang Akuntan Publik memang sudah nyata-nyata memberikan lampu hijau bagi akuntan asing untuk berkiprah di kancah nasional. 
Berikut adalah pasal-pasal pada UU No. 5 Tahun 2011 yang mendukung perizinan akuntan publik asing untuk bekerja di Indonesia :
 
Pasal 1
 
(1)  Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini.
 
(2) Akuntan Publik Asing adalah warga negara asing yang telah memperoleh izin berdasarkan hukum di negara yang bersangkutan untuk memberikan jasa sekurang – kurangnya jasa audit atas informasi keuangan historis.
 
Pasal 7
 
(1)   Akuntan Publik Asing dapat mengajukan permohonan izin Akuntan
Publik kepada Menteri apabila telah ada perjanjian saling pengakuan
antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara dari Akuntan
Publik Asing tersebut.
(3)   Akuntan Publik Asing yang telah memiliki izin Akuntan Publik tunduk pada Undang – Undang ini.
 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin Akuntan Publik Asing menjadi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.
 
Pasal 17
(1)    KAP yang mempekerjakan tenaga kerja profesional asing harus sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
ketenagakerjaan.
(2)   Komposisi tenaga kerja profesional asing yang dipekerjakan pada KAP 
paling banyak 1/10 (satu per sepuluh) dari seluruh tenaga kerja
profesional untuk masing-masing tingkat jabatan pada KAP yang
bersangkutan.
 
Berdasarkan Pasal di atas jelas sekali bahwa peraturan di Indonesia membuka ruang bagi akuntan publik asing untuk memperoleh izin untuk menjual jasa audit di Indonesia dan akan menyebabkan persaingan yang lebih luas serta sulit bagi akuntan publik dalam negeri.
 
Secara tidak langsung, kondisi seperti ini bisa membuat akuntan Indonesia kehilangan pangsa pasar karena perusahaan-perusahaan di Indonesia tentunya akan lebih memilih untuk merekrut akuntan asing yg sudah lebih dulu paham tentang standard IFRS.
 
Dengan demikian, Akuntan Publik dalam negeri dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalisme serta pengetahuannya tentang standar yang ditetapkan oleh IFRS agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa dan mengemban kepercayaan publik dan dapat bertahan serta bersaing dengan Akuntan Publik Asing.
 
Kode Etik Profesi Akuntan Publik :
 
Prinsip Pertama – Tanggung Jawab Profesi
Dalam melaksanakan tanggung-jawabnya sebagai profesional setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.
 
Prinsip Kedua – Kepentingan Publik
Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.
 
Prinsip Ketiga – Integritas
Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin
 
 Prinsip Keempat – Obyektivitas
Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.
 
Prinsip Kelima – Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional
Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya tkngan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh matifaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi dan teknik yang paling mutakhir.
 
Prinsip Keenam – Kerahasiaan
Setiap anggota harus, menghormati leerahasiaan informas iyang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hokum untuk mengungkapkanny
 
Prinsip Ketujuh – Perilaku Profesional
Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi
 
Prinsip Kedelapan – Standar Teknis
Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar proesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas.

ImageSeiring berjalannya waktu, akuntan Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tantangan terbesar akuntan Indonesia saat ini adalah kewajiban melaksanakan International Financial Reporting Standard (IFRS) yang sudah dimulai semenjak tahun 2010. Sementara di tahun 2013 para praktisi akuntan publik dituntut melakukan adopsi ISA secara penuh. Menurut Ketua Program Pendidikan Profesi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM Drs Sugiarto MAcc MBA Ak CMA, hal tersebut disebabkan terkait keharusan perusahaan publik melaksanakan transparansi pelaporan keuangan yang semakin meningkat dan good corporate governance yang semakin baik. “Tantangan-tantangan besar tersebut menjadi isu menarik yang didiskusikan oleh organisasi akuntan Indonesia saat ini. Bagaimana akuntan Indonesia akan melakukan berbagai langkah strategik agar dapat menghadapi berbagai tantangan, sekaligus menjadikan akuntan Indonesia unggul baik dari segi kualitas maupun kuantitas,” katanya, di Grha Sabha Pramana UGM, saat mewisuda 229 profesi akuntansi baru.

Mewakili sambutan orang tua, Bupati Sleman Drs Purnomo mengungkapkan, Pendidikan Profesi Akuntansi tidak saja untuk kehidupan pribadi, namun juga diperlukan bagi kemajuan masyarakat, bangsa dan negara. Terwujudnya good governance di lingkungan pemerintah dan lembaga bisnis di era saat ini menjadi keharusan. Profesi akuntan tentu berperan besar dalam mewujudkannya, sebab para akuntan menjadi pilar strategis dari sistem akuntabilitas dan transparansi. “Perannya bisa mewujudkan pemerintahan maupun organisasi bisnis yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab. Ini adalah salah satu tantangan sekaligus kesempatan yang harus dimanfaatkan para wisudawan,” ungkapnya.

Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Kemeterian Keuangan Langgeng Subur menuturkan akuntan Indonesia bakal kewalahan di tengah serbuan akuntan-akuntan asing bila tidak segera melakukan pembenahan optimal dari sisi keilmuan dan skill mereka. Dia khawatir, akuntan Indonesia akhirnya terpental bila gerbang persaingan mulai dibuka, khususnya ketika Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) diberlakukan pada 2015 mendatang. 
Apalagi Undang-Undang No.5 Tentang Akuntan Publik memang sudah nyata-nyata memberikan lampu hijau bagi akuntan asing untuk berkiprah di kancah nasional. Secara tidak langsung, kompetisi tersebut bisa membuat akuntan Indonesia kehilangan pangsa pasar karena perusahaan-perusahaan di Indonesia memilih untuk merekrut akuntan asing. PPAJP memiliki komitmen untuk tidak sekedar menjadi tempat pendaftaran dan pencatatan akuntan beregister di Indonesia, tapi insitusinya menginginkan agar akuntan-akuntan tersebut memang laik dan pantas dengan register yang diperoleh dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tersebut.
 
Menurut Langgeng PPAJP berperan untuk melaksanakan pendaftaran Akuntan negara; perizinan akuntan publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP); mengembangkan profesi akuntan dan akuntan publik, dengan menyusun regulasi, mendukung penyusunan standar profesional; mendukung sertifikasi profesional; mendukung program pengembangan kompetensi profesional; berpartisipasi dalam berbagai kerja sama nasional dan internasional, dan memperkuat hubungan dengan regulator lainnya. Selama ini, ujarnya, PPAJP cenderung hanya melakukan administrasi pendaftaran untuk pemberian gelar akuntan bagi lulusan sarjana akuntansi yang menempuh pendidikan profesi akuntansi (PPAk). Dia menilai daya saing akuntan Indonesia masih belum menggembirakan bila dibandingkan dengan akuntan negara-negara lainnya karena kesadaran mereka untuk updating keilmuan masih terbatas. PPAJP berkomitmen bakal menuntut akuntan untuk senantiasa untuk memperbaharui keilmuan mereka, sehingga kompetensi dan profesionalisme mereka senantiasa terpelihara dari masa ke masa,” ujarnya. Langgeng mengemukakan arah kebijakan dari PPAJP adalah menyusun peraturan baru mengenai pengembangan akuntan profesional yang mencakup rute alternatif untuk menjadi akuntan profesional; pendaftaran untuk akuntan negara profesional; pendidikan berkelanjutan untuk akuntan profesional; dan menyebutkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai asosiasi untuk akuntan profesional.  Selain itu, PPAJP juga akan menyusun peraturan pendukung sehubungan UU Akuntan Publik No 5/2011.
 
Menurutnya para pemimpin negara anggota ASEAN  telah berkomitmen  untuk mempercepat pembentukan Komunitas ASEAN tahun 2015 yang diusulkan dalam Visi 2020 ASEAN dan ASEAN Concord II, dan menandatangani Deklarasi Cebu tentang Percepatan Pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015. Dia menambahkan mereka sepakat untuk mengubah ASEAN menjadi daerah dengan pergerakan bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal. Liberalisasi jasa telah dilakukan melalui beberapa putaran negosiasi terutama di bawah Komite Koordinasi untuk Pelayanan. Kerangka Kerja sehubungan Mutual Recognition Agreement (MRA) untuk profesi Akuntan di ASEAN sebagai persiapan menjelang liberalisasi jasa dan perdagangan ASEAN 2015 ditandatangani pada 26 Februari 2009 di Cha am, Thailand oleh semua Negara Anggota ASEAN. “Kemajuan pelaksanaan MRA di Akuntansi yaitu pelaksanaan pertemuan regulator akuntansi sebanyak 5 kali di Bandung, Singapura, Solo, Siem Reap, Da Nang. Pertemuan berikutnya akan pada tahun 2012 awal Juli di Bangkok. Pertemuan Pemerintah dan organisasi profesional diselenggarakan sekali di Kuala Lumpur tahun 2011,” ungkapnya.*
 
 
Sumber :